KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA

Konfrontasi Indonesia Malaysia Pada periode terpimpin dimana Soekarno yang menjadi presidennya, Indonesia banyak mengalami pasang surut politik dalam dan luar negrinya. Presiden Soekarno pada saat itu merupakan salah satu orang yang menentang keras Imperialisme barat yang salah satu bentuknya adalah pada era konfrontasi, yaitu ketika Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno menganggap bahwa Malaysia merupakan boneka Neokolim (neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme). Anggapan seperti ini dapat didasari bahwa malaysia pada saat itu masih merupakan negara jajahan Inggris, sehingga tampak dengan jelas bahwa Malaysia merupakan ”Antek Kolonialisme”. Politik konfrontasi pada dasarnya mencerminkan suatu kurun waktu ketika Indonesia, yang baru saja membebaskan diri dari sisa-sisa kolonialisme Belanda di Irian Barat yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Irian Jaya, karena merasa sedang dikepung oleh kekuatan neokolonialisme melalui pembentukan Federasi Malaysia yang akan membahayakan stanbilitas dan keamanan Indonesia (Bandoro, 1994) Di dalam pembentukan Federasi Malaysia ini mencerminkan suatu alat imperialisme berat terutama Inggris dan Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan keberadaanya dan pengaruhnya di Asia Tenggara selain itu pembentukan Malaysia juga dapat dilihat sebagai peningkatan dan munculnya Cina kedua yang akan 13 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mendominasi politik dan ekonomi Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia sendiri (Bandoro, 1994). Kekhawatiran Soekarno mengenai Imperialisme dan Kolonialisme barat yang diterapkan dengan adanya faktor Malaysia yang sebagai anteknya dan terutama sebagai basis militer asing adalah, bagaimana suatu bangsa dapat hidup berdampingan secara damai apabila jika basis-basis militer dan benteng-benteng ekonomi yang mengelilinginya di pergunakan untuk menggulingkan atau untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam negeri dan bangsa itu ? Bagaimana suatu bangsa dapat hidup berdampingan secara damai dengan kekuasaan dari luar yang menguasai politiknya ? Dan bagaimana juga apabila suatu bangsa dapat bertahan untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara yang menghalanginya untuk mewujudkan tata sosial dan tata ekonomi yang sesuai dengan kepribadian nasionalnya ? Dan kekhawatiran-khawatiran Soekarno itu pun terbukti, jika dilihat sekarang bagaimana basis militer asing tersebut dipergunakan pada negara-negara yang baru berkembang. Negara-negara tersebut dipergunakan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan tata urusan imperialisme dan dipergunakan sebagai alat utama dari kepentingan-kepentingan tata urusan imperialisme dan dipergunakan sebagai alat utama dari kepentingan-kepentingan imperialisme di negara-negara yang baru berkembang. Pada kenyataan-kenyataannya bahwa Malaysia merupakan suatu negara ciptaan neokolonialisme (D.Legge, 2001), membuat Soekarno mengeluarkan pernyataan pada pidato kenegaraan di istana negara pada tanggal 11 Juli 1963 yaitu, ”genyang Malaysia” menurutnya saat itu, Malaysialah yang mengadakan konfrontasi kepada Indonesia karena pembentukan Malaysia merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia. Salah satu masalah yang sangat mendasari adanya konfrontasi ini adalah perseteruan mengenai nasib penduduk wilayah-wilayah Kalimantan tentang kesediaan mereka untuk masuk dalam Malaysia. Sebetulnya dari pihak Malaysia dan Indonesia sendiri sudah mengupayakan untuk merendam ketegangan antar keduanya, kedua negara ini sempat melakukan kegiatan diplomasi melalui perundingan pada tanggal 7 Juni 1963 Soekarno mengadakan pertemuan dengan Teuku Abdul Rahman yang pada waktu itu selaku 14 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia perdana menteri Malaysia, untuk membahas mengenai Kalimantan , dan usaha itu berlanjut dengan adanya campur tangan dari Presiden Macapagal (Presiden Filipina) didasari oleh pergaulan hidup yang bersajarah dan warian bersama rumpun melayu, yang telah mendapatkan persetujuan dari Indonesia dan Malaysia untuk melaksanakan suatu konfederasi tetap yang akan memungkinkan ketiga negara tersebut menyelesaikan kepentingan antara ketiganya dalam bentuk pertemuan rutin (D.Legge, 2001). Rencana tersebut dinamakan ”Malphilindo” yang menghasilkan persetujuan ”Manila”. Isi pokok dari perjanjian tersebut adalah, sebelum Malaysia berdiri dilakukan usaha untuk mengetahui kesediaan penduduk-penduduk di wilayah-wilayah Kalimantan apakah mereka ingin menjadi anggota federasi di Malaysia. Tetapi usaha tersebut gagal , hingga pada akhirnya U Thant selaku wakil sekjen PBB pada saat itu turun tangan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. U thant mengirimkan wakilnya untuk mengadakan peninjauan terhadap pendapat para penduduk Kalimantan. Tetapi sekali lagi terjadi perseteruan di antara Indonesia dan Malaysia, dikarenakan munculnya dua masalah baru yang mengakibatkan perseteruan antar kedua negara tersebut tidak dapat diatasi lagi, dan kedua masalah itu adalah : a. Persoalan pengiriman peninjauan-peninjauan yang hadir selama penelitian PBB. Yang dimana Soekarno menginginkan pengiriman 10 duta, akan tetapi Inggris hanya mendapatkan 4 visa bagi para duta. Hal ini dianggap Soekarno sebagai tindakan untuk mencegah penelitian yang jujur berdasarkan persetujuan. b. penentuan tanggal berdirinya Malaysia. Tengku Abdul Rahman pada tanggal 29 Agustus telah mngumumkan bahwa pada tanggal resmi berdirinya Malaysia adalah 16 September 1963,yang berarti sebelum misi PBB selesai dengan pekerjaannya. Disini soekarno menganggap bahwa keputusan Tengku merupakan pelanggaran terhadap persetujuan Manila dan tindakan tersebut menunjukkan ketetapan hatinya untuk meneruskan pembentukan federasi Malaysia tanpa harus menunggu keputusan dari U Thant . Keadaan ini tersebut makin diperburuk dengan keadaan internal Indonesia, dimana terjadi demo besar-besaran menentang pembentukan dalam Federasi Malaysia yang dimana akhirnya memicu terjadinya kerusuhan yang merusak segala sesuatu yang 15 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia semuanya berhubungan dengan kedutaan Inggris, dan disertai dengan penyitaan asetaset Inggris di Indonesia oleh Soekarno. Setelah kejadian-kejadian dan peristiwaperistiwa itu terjadi, konfrontasi menjadi politik Indonesia yang tetap, dan juga disertai pernyataan-pernyataan ”Ganyang Malaysia” yang terus berkumandang. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Soekarno pada saat itu adalah bahwa didalam pemebangunan di Indonesia diperlukan suatu pinjaman uang dari luar negeri, yang dimana pada saat itu Amerika dan sekutunya melalui world Bank dan IMF juga menwarkan bantuan, akan tetapi bantuan tersebut sifatnya sangat memberatkan, merugikan dan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah Indonesia . Hingga pada akhirnya Soekarno Menjadi geram dan mengeluarkan pernyataan kepada Amerika Serikat dan sekutunya yaitu ”Go To Hell With Your Aid”. Ucapan tersebut mempengaruhi negara tetangga Indonesia yaitu malaysia pada saat itu, seperti yang sudah di jelaskan di atas merupakan negara jajahan Inggris sehingga dapat memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak hingga pada akhirnya Soekarno membuat kebijakan baru yang sifat pinjamannya lunak dan tidak mempengaruhi kebijakan dan kedaulatan negara Indonesia, maka Indonesia membentuk kerja sama dengan negara lain yang sudah memenuhi kebijakan yang telah di buat oleh Soekarno seperti dalam masalah militer dengan Rusia, masalah industri dan pertanian dengan cina, dan beberapa masalah-masalah pembangunan lainnya dengan negara-negara Non-Blok lainnya di Asia, hingga terciptalah poros Jakarta-Phnom Penh-Pyong YangBeijing. Dengan terciptanya poros tersebut makin membuat panas konfrontasi di Malaysia, karena dengan terciptanya poros tersebut maka Indonesia telah memboikot negara barat, maka dari itu Malaysia sebagai antek dari Imperialisme barat merasa tersinggung dengan adanya poros tersebut. Kerena poros tersebut menyebabkan kerugian bagi Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai reaksi dari masuknya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, Soekarno menyatakan keputusannya untuk keluar dari PBB, seperti yang beliau utarakan pada pidatonya di Rapat Umum Anti Pangkalan Militer Asing bertempat di gelora Bung Karno pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut menurut penulis bahwa dengan kedudukan Malaysia dalam DK PBB berarti semakin mempermudah Inggris, terutama 16 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Amerika Serikat dengan menggunakan Malaysia sebagai anteknya untuk menyebarluaskan politik Neokolimnya, dan untuk mengantisipasi hal tersebut oleh karena itu maka Soekarno menyatakan keluarganya Indonesia dari keanggotaan PBB. Dengan keluarganya Indonesia dari keanggotaan PBB berarti lepas sudah campur tangan PBB dan ”special agentnya” seperti UNESCO, FAO, UNICEF, dll. Kembali lagi pada pernyataan Soekarno yaitu ”Go To Hell With Your Aid” yang berarti Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari siapa pun juga. Dan pertanyaannya adalah ”Apakah Indonesia Mampu?” ya! Jawab Soekarno karena selama ini Indonesia telah berusaha sendiri untuk memajukan bangsanya tanpa harus ada bantuan dari PBB dan agen-agennya. Menurut Soekarno agen-agen PBB tersebut hanya menumpang nama saja dalam keberhasilan Indonesia, karena Indonesia dalam membangun negaranya menggunakan usahanya sendiri. Dan sebagi lanjutannya terhadap Konfrontasi Malaysiatersebut Soekarno menyatakan bahwa”Malaysia Do Not Exist Legally For Us”. Yang artinya adalah Malaysia menurut hukumIndonesia tidak ada, karena Malaysia adalah alat dari Imperialisme, dan Indonesia menentang Imperialisme yang dilakukan Negara Barat.

PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Pembebasan Irian Barat Pada Tanggal 4 Desember 1950



diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda. Lalu pada pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal. Bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun kembali gagal. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional yang dilakukan antara dua negara menemukan jalan buntu, maka perjuangan berlanjut pada tataran Internasional. Dimulai dari Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah 8 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan. Perjalanan berlanjut pada tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat. Angin segar di dapatkan dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena terus mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Gambar 2 Soekarno di KAA 1955 Kegagalan perundingan penyelesaian Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintah yang di nilai lunak terhadap Belanda menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sampai tahun 1957 pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian sengketa Irian Barat secara damai, baik melalui perundingan bilateral, muapun forum internasional lainnya. Kegagalan ini mendorong perubahan politik luar negeri Indonesia dari defensif ke ofensif. Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut ini: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia melarang 9 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia beredarnya terbitan berbahasa Belanda, Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pad 10 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut. a. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial. b. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Bangsa. Isi Trikora ini kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan rapat ada 31 Desember 1961 Depertan dan Koti yang menghasilkan: Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru dan Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar. Berikut ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer. Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ada tiga yang melakukan patroli laut yaitu MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam (Moedjianto, 2009). Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat 11 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker’s Plan) (Sundhaussen, 2001). Gambar 3. Komodor Yos Sudarso Gambar 4. MTB Harimau Gambar 5. MTB Macan Tutul Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York. a. Penghentian permusuhan. b. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. c. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. d. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. 12 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia e. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. f. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. g. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.

PENGERTIAN DAN ISI DEKRIT PRESIDEN

Dekrit Presiden dilaksankan pada tanggal 5 Juli 1959



 Dekrit/dekret berasal dari bahasa latin decernere yang berarti mengakhiri, memutuskan atau menentukan.
Dekrit adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Dekrit biasanya dikeluarkan dalam keadaan darurat tanpa status hukum yang pasti. Tujuan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi selama masa demokrasi Liberal, pemilu yang tidak bisa menciptakan stabilitas politik, gejolak di berbagai daerah, diperparah dengan kekagagalan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru, maka presiden menganggap Indonesia dalam keadaan bahaya sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 ia mengeluarkan dekrit. Inti dari dekrit presiden 5 Juli 1959 tersebut antara lain Menetapkan pembubaran Konstituante; hal ini terjadi karena konstituante dianggap gagal dalam 5 ~ Nina Witasari ~ Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan © Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia merumuskan UUD yang baru dan setelah pemungutan suara tanggal 2 Juni 19659, konstituante tidak lagi bersidang atau membubarkan diri, Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakuknya UUDS 1950. Hal ini sejalan dengan cita – cita awal berdirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam Piagam Jakarta, Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gambar 1 Pembacaan Dekrit 5 Juli 1959 oleh Soekarno Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Jawa. Dekrit presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada segenap anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPr dalam sidangnya pada 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman kepada UUD 1945.

MAKALAH PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN - MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam saya sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini saya membahas ‘Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin’ sesuai dengan yang telah ditentukan. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dalam pelajaran sejarah.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru Sejarah, semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan . Saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................

DAFTAR ISI.........................................................................................

BAB I: PENDAHULUAN.....................................................................

A. LATAR BELAKANG.......................................................................

B. PERMASALAHAN..........................................................................

C. TUJUAN PEULISAN.......................................................................

BAB II: PEMBAHASAN......................................................................

A.  KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASSA

DEMOKRASI TERPIMPIN.............................................................

B.  SISTEM EKONOMI PADA MASA

DEMOKRASI TERPIMPIN.............................................................

C.  UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI

KRISIS EKONOMI..........................................................................

D.  PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA

DEMOKRASI TERPIMPIN.............................................................

BAB III:.................................................................................................

A.  KESIMPULAN.................................................................................

B.  SARAN.............................................................................................

DAFTAR PUSTAKA............................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

B.  PERMASALAHAN

-      Bagaimana sistem ekonomi masa demokrasi terpimpin.

-      Bagaimana pemerintah mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

C.  TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah:

-      Untuk mengetahui sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

-      Untuk memahami usaha pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

1

BAB II

PEMBAHASAN

A.  KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

1.      Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.

Tugas Depernas :

-        Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana

-        Menilai Penyelenggaraan Pembangunan

Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS. Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

2.      Penurunan Nilai Uang

Tujuan dilakukan devaluasi :

-     Guna membendung inflasi yang tetap tinggi

-     Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat

-     Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.

-      Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50

-      Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100

-      Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.

Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :

-      Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.

-      Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.

-      Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

3.      Kenaikan Laju Inflasi

Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :

-        Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.

-        Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan

-        Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar

-        Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada

-        Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil

-        Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh

-        Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:

-        Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.

-        Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya :

-        Inflasi semakin bertambah tinggi

-        Harga-harga semakin bertambah tinggi

-        Kehidupan masyarakat semakin terjepit

-        Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa

-        Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.

-        1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo

negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan  Malaysia dan negara-negara barat.

Kebijakan Pemerintah :

-        Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.

-        13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :

-        Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru.

-        Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.

B.  SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Sistem Ekonomi Liberal

Sebagai negara yang baru merdeka, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang. Upaya mengadakan pembangunan ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
Terdapat empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat yaitu :
• Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan adanya gerakan separatisme di berbagai daerah
• Terlalu sering berganti kabinet menyebabkan program-program kabinet yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan.
• Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
• Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memilki tenaga ahli dan dana yang diperlukan belum memadai.
Namun demikian, pemerintah telah mencoba upaya untuk memperbaiki ekonomi melalui langkah-langkah berikut ini :
a. Nasionalisasi De Javasche Bank
Dalam Keterangan Pemerintah tanggal 28 Mei 1951 di depan DPR, dikemukakan rencana Pemerintah mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Tugas panitia tersebut adalah mengajukan usul mengenai nasionalisasi, rencana undang-undang nasionalisasi, serta merencanakan undang-undang yang baru mengenai Bank Sentral. Kemudian pemerintah mengangkat Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bankberdasarkan keputusan Presiden RI No. 123 tanggal 12 Juli 1951. Sebelumnya, pemerintah telah memberhentikan Dr. Houwink (WN Belanda) sebagai Presiden De Javasche Bank berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 122 tanggal 12 Juli 1951.
Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan UU No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. UU tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 / 1953 dan Lembaran Negara No. 40.

Dengan UU dan Lembaran Negara tersebut dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dengan dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia itu, semakin kukuhlah Bank Indonesia sebagai bank milik pemerintah RI.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru sehingga perlu mengubah struktur ekonomi dari sistem kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional. Sumitro mencoba memprektikan pemikiran itu pada sektor perdagangan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional.
Program sistem ekonomi dari gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir, ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ekonomi Sumitro ini dikenal dengan Program Ekonomi Gerakan Benteng atau lebih populer dengan sebutan Program Benteng. Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama tiga tahun, yaitu pada tahun 1950 – 1953.
Akan tetapi, program tersebut tidak berhasil mencapai tujuan. Ketidak-berhasilan itu disebabkan para pengusaha pribumi terlalu tergantung pada pemerintah. Mereka kurang bisa mandiri untuk mengembangkannya usahanya.
Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai Menteri Perekonomian di bawah Kabinet Ali, ia melanjutkan upaya-upaya untuk mengangkat peran para pengusaha pribumi. Belajar dari kegagalan sebelumnya, maka pada masa Kabinet Ali I dikeluarkan model baru yang dikenal dengan sebutan Sistem Ali-Baba, yakni kerja sama antar pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Ide ini pun mengalami kegagalan karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dibandingkan pengusaha pribumi.

c. Gunting Syarifuddin

Gunting Syarifuddin dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950. Syarifuddin adalah seorang Menteri Keuangan pada saat itu. Disebut Gunting Syarifuddin karena peraturan itu mengharuskan pemotongan semua uang kertas yang bernilai Rp 2,50 ke atas menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan itu, pemerintah berhasil mengumpulkan pinjaman wajib dari rakyat sebesar Rp 1,6 Milyar. Disamping itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar.

C.  UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegarapada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

• Untuk memajukan pengusaha pribumi.
• Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

• Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
• Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
• Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
• Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
• Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

D.  PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian.
Dalam upaya meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia, pemerintah mengambil beberapa langkah yang dapat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Lankah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut :

a) Devaluasi Mata Uang Rupiah

Sebagai langkah pertama dalam usaha perbaikan keadaan ekonomi, maka pada tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 menjadi Rp 100,00 dn Rp 50,00. Mata uang pecahan seratus kebawah tidak didavaluasi. Tujuan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp 25.000,00. Namun demikian, tindakan pemerintah itu tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi sehingga gambaran ekonomi tetap suram.

b) Menekan Laju Inflasi

Dalam upaya membendung inflasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1959yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agae dapat memperbaiki kondisi keuangan dan perekonomian negara.
Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting penerimaan negara mengalami kemosrotan . hal ini berpengaruh terhadap merosotnya nilai mata uang rupiah. Akibatnya, pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Keadaan ini merupakan kesempatan yang baik untuk menertibkan setiap kegiatan pemerintah dan swasta yang sebelumnya tidak dapat dikendalikan.
Sementara itu, sejak tahun 1961 Indonesia secara terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayarannya dari cadangan emas dan devisa. Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kalinya dalam sejarah keuangan, Indonesia sudah habis membelanjakan cadangan emas dan devisa, serta memperlihatkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS. Walaupun demikian, aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia tidak diatur lagi oleh bangsa asing melainkan telah diatur oleh bangsa Indonesia sendiri.

c) Melaksanakan Pembangunan Nasional

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan modal dan tenaga ahli. Sementara Indonesia tidak memiliki cukup modal dan tenaga ahli. Karena konfrontasi dengan Malaysia dan memasuhi negara-negara Barat (Eropa Barat), maka bantuan modal dan tenaga dari luar negeri sangat sulit diperoleh. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan mulus sehingga belum dapat menaikkan taraf hidup rakyat.
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Deklarasi Ekonomi itu adalahuntuk menciptakan ekonomi nasioanal yang bersifat demokratis dan bebas dari imprealisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudahnya untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Dekon itu kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan pada tanggal 26 Mei 1963 yang lebih dikenal dengan Peraturan-peraturan 26 Mei . Deklarasi Ekonomi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi bahkan memperberat beban hidup rakyat karena indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang kebutuhan naik, dan juga laju inflasi sangat tinggi.

Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
• masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
• Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.
• Tidak ada ukuran yang obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
• Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian.

B.  SARAN

Dalam penyusunan makalah ini,saya sadar terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari teman-teman semua.Terima kasih.